JURnal Celebes

adalah sebuah organisasi dalam bentuk asosiasi yang terdiri dari wartawan dan aktivis lembaga swadaya masyarakat (LSM/NGO) Sulawesi Selatan.

dibentuk pada 12 September 2002 di Makassar, Sulawesi Selatan, sebagai forum independen yang mendorong penguatan masyarakat sipil dan kampanye keadilan sumber daya alam.

Visi

terwujudnya masyarakat yang sadar akan hak dan kewajibannya dalam mendorong kebijakan dan pengelolaan lingkungan yang adil dan berkelanjutan.

Misi

mendorong kesadaran kolektif masyarakat untuk melindungi keanekaragaman hayati dan ekosistem sebagai basis ekonomi.

Sangat Minim, Keterbukaan Informasi Sektor SDA Featured

Jumat, 25 Mei 2018 00:00 Written by 
Para peserta pelatihan keterbukaan informasi di sektor sumber daya alam melakukan praktik simulasi (roleplay) pelayanan informasi di PPID. Para peserta pelatihan keterbukaan informasi di sektor sumber daya alam melakukan praktik simulasi (roleplay) pelayanan informasi di PPID. mus

JURnaL Celebes. Keterbukaan informasi pengelolaan di sektor pengelolaan Sumber Daya Alam (SDA) masih sangat minim. Banyak instansi pemerintahan yang terkait pengelolaan SDA tidak menguasai informasi. Selain itu, tidak mau membuka informasi publik yang dianggap merugikan, karena masih minimnya pemahaman terhadap Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

Demikian salah satu simpulan diskusi dalam kegiatan Pelatihan Mendorong Keterbukaan Informasi Sektor SDA yang dilaksanakan Pilar Nusantara (Pinus), di Makassar, 22-23 Mei 2018.

Di sisi lain, meskipun UU Keterbukaan Informasi sudah diimplementasikan sejak 2010, namun regulasi ini dinilai tidak memberikan dampak signifikan terhadap jaminan masyarakat memenuhi hak memperoleh informasi. UU ini dinilai lemah karena tidak memberikan sanksi yang tegas.

Hal ini berdampak pada tidak seriusnya instansi pemerintah mengimplementasikan keterbukaan informasi publik. Banyak instansi pemerintah daerah hanya secara formal membuka tempat layanan informasi lewat Pejabat Pelaksana Informasi dan Dokumentasi (PPID). Namun, kemudian PPID itu tidak dikelola sebagaimana mestinya. Banyak PPID di pemerintahan daerah hanya sekadar nama dan tidak menjalankan fungsinya melayani permintaan informasi. Ada juga PPID, tetapi tidak menguasai semua informasi publik. Bahkan hingga kini, ada tiga kabupaten di Sulsel yang belum memiliki PPID.

Di sisi lain, minimnya proaktif masyarakat terhadap UU Keterbukaan Informasi. Banyak PPID akhirnya tidak berfungsi, karena tidak ada permintaan informasi dari masyarakat.

Kondisi ini juga kemudian berpengaruh pada peran Komisi Informasi (KI) di setiap provinsi. KI kurang berperan maksimal karena menghadapi kondisi dimana pemerintahan daerah kurang memberi perhatian terhadap implementasi UUD Keterbukaan Informasi. Di sisi lain minimnya motivasi masyarakat untuk proaktif dalam upaya pemenuhan informasi lewat mekanisme UU Keterbukaan Informasi.

Kegiatan pelatihan keterbukaan informasi di sektor SDA ini diikuti oleh utusan dari organisasi masyarakat sipil di Sulawesi Selatan dengan narasumber masing-masing Komisioner KI Sulsel, Aswar Hasan, Desiana Samosir dari Freedom of Information Network Indonesia (FOINI) dan Arbain dari Indonesian Parliamentary Center (IPC).

Selain memperoleh materi, pelatihan juga diisi dengan praktik roleplay tentang mekanisme dan proses pelayanan informasi publik di PPID. (m)

Last modified on Sabtu, 16 Juni 2018 05:16
Read 142 times
Rate this item
(0 votes)

Komentar

Foto Kegiatan