JURnal Celebes

adalah sebuah organisasi dalam bentuk asosiasi yang terdiri dari wartawan dan aktivis lembaga swadaya masyarakat (LSM/NGO) Sulawesi Selatan.

dibentuk pada 12 September 2002 di Makassar, Sulawesi Selatan, sebagai forum independen yang mendorong penguatan masyarakat sipil dan kampanye keadilan sumber daya alam.

Visi

terwujudnya masyarakat yang sadar akan hak dan kewajibannya dalam mendorong kebijakan dan pengelolaan lingkungan yang adil dan berkelanjutan.

Misi

mendorong kesadaran kolektif masyarakat untuk melindungi keanekaragaman hayati dan ekosistem sebagai basis ekonomi.

Tak Miliki Izin, DPLH Sulsel Segel Kilang LNG di Wajo Featured

Jumat, 13 April 2018 00:00 Written by  admin

JURnaL Celebes. Dinas Pengelolaan Lingkungan Hidup (DPLH) Provinsi Sulawesi Selatan, Senin (9/4/ 2018 memberikan sanksi administrasi paksaan pemerintah kepada usaha PT  South Sulawesi LNG di Kabupaten Wajo, karena mengabaikan ketentuan izin lingkungan. Saksi  yang diberikan berupa penghentian sementara pembangunan kilang mini LNG sampai terpenuhinya izin lingkungan sesuai perundang-undangan.

Sanksi itu diberikan melalui Surat Keputusan DPLH Sulsel Nomor 188.4/1292/IV/DPLH Tanggal 09 April 2018. Paksaan Pemerintah. DPLH Sulsel telah memasang plang peringatan saksi di areal pembangunan kilang tersebut, 10 April 2018.

Sebelumnya PT  South Sulawesi LNG telah diberi teguran melalui Surat Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 522/3564/DISHUT Tanggal 21 Juni 2017 Perihal Penghentian Kegiatan dan Surat Dinas Kehutanan Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 522.11/1655/I.2/DISHUT Tanggal 16 Oktober 2017 Perihal Jawaban Surat Permohonan Rekomendasi Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan.

Dalam siaran pers yang diterima JURnaL Celebes, DPLH Sulawesi Selatan menjelaskan, dari hasil telaah terhadap dokumen pembangunan kilang mini,  PT South Sulawesi LNG telah melakukan pelanggaran masing-masing:  melakukan usaha dan/atau kegiatan tanpa dokumen lingkungan dan izin lingkungan. Kemudin melakukan usaha dan/atau kegiatan pada kawasan hutan lindung tanpa izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan dari Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

Peraturan perundang-undangan yang dilanggar PT South Sulawesi LNG antara lain: UU 26/2007 tentang Penataan Ruang, UU 32/2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, UU 23/2014 tentang Pemerintahan Daerah, UU 18/2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan, Permen LH 05/2012 tentang Jenis Rencana Usaha dan/atau Kegiatan yang Wajib Memiliki Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup, serta Permen LH 08/2013 tentang Tata Laksana Penilaian dan Pemeriksaan Dokumen Lingkungan Hidup Serta Penerbitan Izin Lingkungan.

Last modified on Kamis, 03 Mei 2018 06:43
Read 272 times
Rate this item
(1 Vote)

Komentar

Foto Kegiatan