JURnal Celebes

adalah sebuah organisasi dalam bentuk asosiasi yang terdiri dari wartawan dan aktivis lembaga swadaya masyarakat (LSM/NGO) Sulawesi Selatan.

dibentuk pada 12 September 2002 di Makassar, Sulawesi Selatan, sebagai forum independen yang mendorong penguatan masyarakat sipil dan kampanye keadilan sumber daya alam.

Visi

terwujudnya masyarakat yang sadar akan hak dan kewajibannya dalam mendorong kebijakan dan pengelolaan lingkungan yang adil dan berkelanjutan.

Misi

mendorong kesadaran kolektif masyarakat untuk melindungi keanekaragaman hayati dan ekosistem sebagai basis ekonomi.

Ekspor Kayu Bulat akan Picu Pembalakan Liar Featured

Kamis, 14 Desember 2017 00:00 Written by  Adamin

JURnaL Celebes. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) mengusulkan pemberlakuan ekspor kayu bulat. Kaoem Telapak dan Jaringan Pemantau Independen Kehutanan (JPIK) menolak tegas usulan ini. Bila usulan ini disetujui, pembalakan liar (illegal logging) dan penyelundupan kayu bulat akan kembali marak di Indonesia di Indonesia. Karenanya dua organisasi tersebut meminta KLHK membatalkan usulan tersebut.

Pernyataan tegas Kaoem Telapak dan JPIK ini diungkapkan lewat Siaran Pers yang disampaikan di Bogor, 13 Desember 2017. 

KKLHK melalui Sekretaris Jenderal, Bambang Hendroyono berencana membuka kran ekspor kayu bulat yang telah dilarang selama 16 tahun lalu, dengan alasan kelebihan suplai kayu bulat. Sementara pada kenyataannya, industri primer kehutanan Indonesia masih kekurangan bahan baku kayu bulat. Realisasi pemenuhan bahan baku industri primer kehutanan di atas 6000 m3 dalam rentang waktu lima tahun sejak 2013-2017 belum mencapai 80% dari rencana pemenuhan.

Indonesia memberlakukan larangan ekspor kayu bulat pada tahun 2001 melalui Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Kehutanan dan Menteri Perindustrian dan Perdagangan. Keputusan ini diambil untuk mengatasi pembalakan liar dan penyelundupan kayu bulat yang sangat marak saat itu.

Namun, pada periode pemberlakuan larangan ekspor tersebut masih terjadi kasus penyelundupan kayu bulat dalam skala besar. Telapak dan Environmental Investigation Agency (EIA) pada tahun 2005 mengungkap perdagangan ilegal kayu merbau dari Papua ke China, di mana sekitar 300.000 m3 kayu bulat merbau diselundupkan ke China setiap bulannya. Selanjutnya pada tahun 2010, ada 23 kontainer yang berisi kayu bulat Merbau ditangkap oleh Bea Cukai di Pelabuhan Tanjung Priok – Jakarta yang rencananya akan dikirim ke China.

Penegakan hukum terhadap kedua kasus ini tidak mampu mencapai otak utama atau raja kayu di balik kejahatan hutan tersebut. Jika rencana pemberlakuan kembali ekspor kayu bulat ini benar ditetapkan, Kaoem Telapak dan JPIK menyinalir kejahatan pembalakan liar dan penyelundupan kayu akan kembali marak.

Selain itu, juga akan berdampak pada tingginya angka Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) pada karyawan industri primer dan lanjutan. Ekspor kayu bulat akan mendorong efisiensi produksi, jika rata-rata tiap industri kehutanan mempekerjakan minimal 200 orang pekerja per pabrik, dimungkinkan sekitar 150 ribuan pekerja akan mengalami PHK. Diperkirakan sekitar 600 industri terancam tutup karena tidak adanya bahan baku.

Bila hal itu terjadi, pasar domestik perlahan akan tutup yang berimbas fatal bagi industri kayu skala kecil yang dikelola oleh masyarakat, paling tidak 10 pekerja per unit usaha penggergajian kayu juga akan kehilangan pekerjaan karena kehilangan bahan baku.

Bukan itu saja, ekspor kayu bulat akan mengakibatkan berkurangnya keanekaragaman hayati. Tingginya laju degradasi hutan dan deforestasi karena penebangan liar untuk mendapatkan kayu bulat akan menghilangkan sebagian besar plasma nutfah di kawasan hutan Indonesia.

Kaoem Telapak dan JPIK meminta Kementerian LHK membatalkan rencana pemberlakuan kembali ekspor kayu bulat. Kedua organisasi ini juga menyerukan kepada Kementerian Perindustrian dan Kementerian Perdagangan, untuk menolak rencana pemberlakuan ekspor kayu bulat. Kami meminta ketiga kementerian bekerja sama untuk menjamin ketersediaan pasokan bahan baku kayu bulat bagi industri primer kehutanan dari sumber legal dan lestari serta mendorong penguatan industri kehutanan bukan hanya untuk pasar ekspor tapi juga pasar domestik.

JPIK adalah Jaringan Independen Kehutanan Indonesia yang disetujui dan dideklarasikan pada 23 September 2010. Saat ini JPIK terdiri atas 51 organisasi non-pemerintah sebagai anggota aktif dari Aceh hingga Papua.

Kaoem Telapak adalah organisasi yang dirikan 2016 oleh mantan anggota dan pendiri Perkumpulan Telapak. Kaoem Telapak bertujuan untuk terus memimpin kerja sama dengan masyarakat lokal dan masyarakat adat serta pemangku kepentingan lainnya menuju pengelolaan sumber daya alam yang adil dan berkelanjutan di Indonesia. (mus)

Dokumen Siaran Pers dapat diunduh pada Download attachments di bagian bawah halaman ini.

Last modified on Kamis, 14 Desember 2017 04:43
Read 136 times
Rate this item
(0 votes)

Komentar

Foto Kegiatan