JURnal Celebes

adalah sebuah organisasi dalam bentuk asosiasi yang terdiri dari wartawan dan aktivis lembaga swadaya masyarakat (LSM/NGO) Sulawesi Selatan.

dibentuk pada 12 September 2002 di Makassar, Sulawesi Selatan, sebagai forum independen yang mendorong penguatan masyarakat sipil dan kampanye keadilan sumber daya alam.

Visi

terwujudnya masyarakat yang sadar akan hak dan kewajibannya dalam mendorong kebijakan dan pengelolaan lingkungan yang adil dan berkelanjutan.

Misi

mendorong kesadaran kolektif masyarakat untuk melindungi keanekaragaman hayati dan ekosistem sebagai basis ekonomi.

Hakim PTUN Keliru dalam Putusan Kasus CPI

Kamis, 18 Mei 2017 00:00 Written by  mustamarif
Dua Eksaminator Prof.Dr. Marwan Mas dan Dr. Hamzah Baharuddin memaparkan hasil eksamnasi terhadap keputusan PTUN Makassar dalam kasus gugatan Walhi Sulsel terhadap reklamasi CPI, pada Launching Eksaminasi di Mr Cofee, Makassar, Kamis (18/05/2017)  Dua Eksaminator Prof.Dr. Marwan Mas dan Dr. Hamzah Baharuddin memaparkan hasil eksamnasi terhadap keputusan PTUN Makassar dalam kasus gugatan Walhi Sulsel terhadap reklamasi CPI, pada Launching Eksaminasi di Mr Cofee, Makassar, Kamis (18/05/2017) mustamarif

JURnaL Celebes. Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Kota Makassar dinilai keliru memutuskan gugatan Aliansi Selamatkan Pesisir (ASP) Makassar lewat Walhi Sulsel, 28 Juli 2016 lalu. Hakim hanya menggunakan argumentasi hukum yang tekstual atas gugatan terhadap Surat Izin Gubernur Sulsel tentang reklamasi kawasan megaproyek Central Point of Indonesia (CPI) ini. Karena itu Walhi dan ASP meminta Mahkamah Agung membatalkan keputusan PTUN tersebut, serta mengevaluasi kapasitas para hakim sebagai pembelajaran dalam kasus hukum lingkungan hidup.

Demikian antara lain mengemuka pada Launching Hasil Eksaminasi terhadap Putusan PTUN Makassar terkait perkara Reklamasi kawasan CPI, Kamis (18/05/2017) di Makassar. Kegiatan ini menampilkan dua dari tiga eksaminator yakni Prof.Dr. Marwan Mas, SH, MH dari Universitas Bosowa dan Dr. Hamzah Baharudin, SH, MH dari Universitas Muslim Indonesia. Sedangkan eksaminator Herlambang P. Wiratraman, Ph.D  dari Universitas Airlangga Surbaya berhalangan hadir.

Hasil eksaminasi menyimpulkan hakim PTUN kurang tepat menggunakan argumentasi hukum berdasarkan pada alasan kedaluarsa dan tidak adanya kerugian yang ditimbulkan proyek reklamasi itu. Hakim dinilai kurang memiliki perspektif lingkungan, akhirnya memutuskan kasus ini berdasarkan landasan tekstual semata. Padahal keputusan perkara ini memiliki dampak lingkungan hidup yang berimplikasi pada masalah sosial dan ekonomi.

Hamzah Baharuddin menyatakan keputusan PTUN tidak sesuai dengan UU Lingkungan Hidup dan Deklarasi Stokholm 1972 tentang Ecology Devlopment and Sustainable Development. Putusan hakim dianggap mengeyampingkan nilai.

Majelis Eksaminasi juga menyimpulkan putusan tersebut lebih didasarkan pada paradigma lama hukum administrasi dan lingkungan hidup. Putusan-putusan semacam ini justru tidak bisa menjadikan posisi PTUN sebagai benteng perlindungan hukum bagi rakyat dan lingkungan dalam kebijakan administrasi publik.

Basis filsafat positivisme hukum yang kurang lengkap dalam argumentasi hakim juga akhirnya  membenarkan suatu kebijakan administrasi yang keliru. Hal ini justru menciderai keadilan eko-sosial dan hak asasi manusia. Hal seperti ini menurut eksaminator, pada gilirannya PTUN hanya menjadi tembok pelindung fasisme pembangunan ekonomi.

Tim Eksaminasi juga menilai pokok perkara keputusan sebagai objek sengketa tidak disinggung, sehingga amar putusan tersebut memperlihatkan ketidakpekaan hakim terhadap isu lingkungan yakni bagaimana proses AMDAL-nya apakah diketahui publik sehingga juga diketahui keperluan reklamasi, potensi kerusakan atau pencemaran lingkungan. 

Soal AMDAL Marwan Mas menyoroti proses yang kerap dicurigai tidak objektif atau abu-abu. Mestinya ada AMDAL sandingan supaya ada perbandingan. ''Kalau hanya ada satu proses, dan itu kemudian juga dikerjakan adalah orang-orang dekat, jariangan, atau kolega sendiri, hasilnya pasti tidak objektif, karena ada faktor kepentingan. Itu sudah pasti,'' katanya. 

Tim eksaminasi juga menilai hakim PTUN keliru menyimpulkan tidak ada kepentingan penggugat yang dirugikan. Padahal apa yang digugat oleh Walhi Sulsel dan ASP adalah kepentingan publik untuk perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup berdasarkan UU No. 32 Tahun 2009. Hal ini terkait banyak asas di antaranya; tanggung jawab negara, kelestarian dan keberlanjutan, keadilan, manfaat, keragaman hayati, pencemaran dan denda, keserasian dan keseimbangan, keterpaduan, partisipatif, kearifan lokal, dan ekoregion.

Walhi/ASP menilai telah terjadi kerusakan lingkungan di pesisir Makassar berupa perubahan bentang alam. Proyek ini juga menggusur 45 KK nelayan yang menurut informasi, sampai saat ini ada di antaranya masih menetap di halaman Gedung CCC.

Selain dua eksaminator sebagai narasumber, launching yang dihadiri organisasi masyarakat sipil, masyarakat dan jurnalis berbagai media ini juga dihadiri tiga penanggap masing-masing Abdul Azis, Zulkifli Hasanuddin, Edy Kurniawan praktisi hukum LBH Makassar, dan Asram Jaya Koordinator FIK Ornop Sulsel. 

Putusan PTUN

Walhi dan ASP Makassar memasalahkan izin reklamasi di pantai barat Makassar untuk pembangunan Kawasan Bisnis Global Terpadu. Di dalam kawasan 157 ha ini juga terdapat proyek CPI. Sebagian kawasan ini nantinya menjadi area privat. Walhi dan ASP menilai ini bertentangan dengan peraturan dan merusak lingkungan hidup.

Pembangunan kawasan ini menyita sorotan publik sejak 2009. Januari 2016, Walhi Sulsel/ASP melakukan gugatan legal standing terhadap izin pelaksanaan reklamasi yang dikeluarkan Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan pada November 2013 dengan nomor, 644/6273/TARKIM.

Pada 28 Juli 2016, PTUN Makassar memutuskan menolak gugatan Walhi Sulsel karena dianggap cacat formal. Dalam amar putusan ini terjadi perbedaan pendapat. Salah satu hakim, Joko Setiono menerima dan mendukung gugatan Walhi. Sedangkan dua hakim lainya Fajar Wahyu Jatmiko serta Ketua Majelis Tedy Romyadi, tidak menerima. Akhirnya gugatan Walhi ditolak dengan alasan telah melewati batas waktu 90 hari masa pengajuan gugatan terhadap objek perkara. Alasan lain, karena tidak ditemukan kerusakan lingkungan, dan tidak ada pihak yang dirugikan, sehingga Walhi tidak dapat mewakili kepentingan publik.*

Dokumen Hasil Eksaminasi dapat didownload pada Download attachments di ujung bawah halaman ini.

Last modified on Jumat, 19 Mei 2017 12:24
Read 262 times
Rate this item
(0 votes)

Komentar

Foto Kegiatan